Kabinet burhanuddin harahap

A. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Juli 1955-24 Maret 1956)

Kabinet Burhanudin Harahap merupakan kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuasan parlemen sementara. Kabinet ini telah banyak melaksanakan program dan mencapai keberhasilan dengan perbaikan masalah dalam negeri yang mengganggu, tetapi kabinet ini telah mampu membuktikan dengan keberhasilan program yang dicapainya dan kabinet ini mampu menjaga keutuhannya sampai akhir jabatan.

B. Usaha Kabinet Burhanudin Harahap

Setelah gagalnya Kabinet Ali I mempertahankan kepemimpinan Pemerintah akibat “Peristiwa 27 Juni 1955” segenap rakyat merasa tidak percaya lagi pada kewibawan Pemerintah untuk mengatur negara. Maka Presiden menunjuk tim formatur untuk membentuk kabinet baru yaitu menunjuk Burhanudin Harahap dari partai Masyumi, sebenarnya Burhanudin ingin berkoalisi dengan PNI dan Non partai tetapi gagal karena ketidaksepakatan. Maka terbentuklah Kabinet baru dari partai Masyumi, dan koalisi partai-partai kecil, Burhanudin Harahap sebagai Perdana Menteri yang mempunyai misi menitik beratkan perhatian pada pemulihan kewibawaan dan kepercayaan rakyat dan tentara terhadap Pemerintahan (Poesponegoro 1984).

Adapun usaha-usaha yang dilakukannya:
1.  Melaksanakan pemilu yang telah dilaksanakan Kabinet sebelumnya dan dapat terealisasi pada Kabinet ini, sampai dengan tahun 1955 terjadi kepincangan-kepincangan politik diliputi suasana demokrasi parlemen model Belanda. Parpol tidak bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat tetapi hanya memperjuangkan kepentingan golongan, maka Pemerintah menanggapi tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu dan dapat terealisasi pada Kabinet Burhanudin Harahap. Pelaksanaan pemilu untuk DPR tanggal 29 September 1955 dan untuk konstituante tanggal 15 Desember 1955, empat parpol muncul sebagai pemenang PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Untuk DPR, PNI mendapat 57 kursi, masyumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Hasil dari pemilihan umum belum bisa memenuhi harapan rakyat, karena tawar menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung terus.

2. Pengisian Jabatan KSAD yang menjadi lowong karena adanya pengunduran diri dari Bambang Utoyo dan digantikan oleh Bambang Sugeng yang diboikot oleh kolonel Zulkifli Lubis atau dikenal “Peristiwa 27 Juni 1955” yang menjatuhkan Kabinet Ali II dan menjatuhkan wibawa Pemerintah, sehingga untuk menentramkan keadaan, kebinet Burhanudin Harahap mengambil tindakan dengan mengangkat kolonel A.H. Nasution (Bekas KSAD sebelumnya) dengan pengangkatan ini Kabinet Burhanudin Harahap mendapatkan dukungan dan simpati Angkatan Darat (AD) dan rakyat (Poesponegoro 1984).

C. Politik Luar Negeri

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap ada beberapa prestasi mengenai politik Luar Negeri yaitu berhasilnya Kabinet ini membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan yang berarti untuk Indonesia, dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan persetujuan KMB. Yang kedua Kabinet Burhanudin Harahap berhasil mendapatkan bantuan kredit pangan dari AS oleh Menlu dan Dubes AS yang bernilai $ 96.700.000. diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (Fernandes 1988: 95-97).

D. Kejatuhan Kabinet Burhanudin Harahap

Kabinet ini memerintah 5-6 bulan setelah perhitungan suara hasil pemilu diumumkan tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanudin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada presiden karena tidak mendapatkan cukup kursi dan masa tugasnya sudah habis. Jadi Kabinet ini jatuh bukan keretakan didalam tubuh Kabinet ini dan juga bukan kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya, Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Demissioner selama 20 hari sampai terbentuknya Kabinet baru (Lapian 1996).